Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

RILIS MEDIA BERSAMA TIM ADVOKASI BURUH PEDULI ANAK NEGERI (TABUR PARI)

RILIS MEDIA BERSAMA

TIM ADVOKASI BURUH PEDULI ANAK NEGERI (TABUR PARI)

(YLBHI – LBH Surabaya, LBH Buruh dan Rakyat Jawa Timur, LBH FSP-KEP Gresik, LBH FSPMI Jawa Timur, LBH SPN Jawa Timur – Gresik, SKOBAR)

 

AKSI INTERNATIONAL WOMEN’S DAY DAN PANGGILAN SOLIDARITAS BAGI BURUH PEREMPUAN JAWA TIMUR YANG DIKRIMINALISASI

 

Momen International Women’s Day (IWD) 2024 menjadi tonggak peringatan mengenai pentingnya perjuangan meraih tujuan kesetaraan gender dan khususnya bagaimana para perempuan dapat memperoleh keadilan atau hak-haknya di berbagai bidang. Peringatan IWD 2024 dilakukan guna memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bersolidaritas secara kolektif dalam mendukung hak-hak perempuan. Nahasnya, target untuk menghapuskan segala bentuk tindakan yang membuat keberadaan perempuan semakin rentan kian hari terasa sukar. Pasalnya, di lapangan masih terjadi berbagai bentuk tindakan yang mengakibatkan perempuan semakin tidak terpenuhi dan terlindungi hak-haknya. Selain peran masyarakat sipil, negara tidak boleh luput dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan.

Salah satu yang menjadi sorotan Tim Advokasi Buruh Peduli Anak Negeri (TABUR PARI)  dalam peringatan IWD 2024 kali ini adalah kriminalisasi yang menimpa Dwi Kurniawati, salah satu buruh perempuan, yang saat ini masih ditahan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Dwi sendiri merupakan buruh kontrak di PT. Mentari Nawa Satria sering dikenal sebagai Kowloon Palace Surabaya dan bekerja pada bagian staff accounting . Saat masa kerjanya sudah menginjak 3 (tiga)  bulan kerja, upah yang diterimanya dibawah UMK dan tidak didaftarkan dalam program BPJS Ketengakerjaan. Selain itu, 3 bulan upahnya juga tidak diberikan oleh perusahan.

Atas dasar kesadaran terhadap hak ketengakerjaan Dwi yang terlanggar, maka tanpa rasa takut ia melakukan pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja. Namun, laporan tersebut justru tidak membuahkan hasil hingga ia melakukan tindakan pelaporan di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Alhasil, laporan tersebut justru diberhentikan.

Di tengah perjuangan Dwi sebagai korban yang tidak mendapatkan hak ketenagakerjaan, perusahaan justru menjadikannya korban kembali dengan cara melakukan pelaporan di Kepolisian Sektor Genteng Surabaya. Ia dilaporkan oleh Eko Purnomo, SE yang mengatasnamakan perwakilan dari PT. Mentari Nawa Satria dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 Ayat (2) KUHP). Proses pelaporan tersebut justru berjalan sangat mulus hingga pada 05 Maret 2024, pihak Kepolisian melakukan P21 dan Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan penahanan terhadap dirinya hingga saat ini. Tim Tabur Pari menilai bahwa tren kriminalisasi kian hari menjadi ‘jurus andalan’ bahkan juga akan menjadi ancaman bagi buruh-buruh lainnya dalam memperjuangkan haknya.

Merujuk pada kondisi tersebut, maka dalam peringatan IWD 2024 kami Tim Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Buruh Peduli Anak Negeri (TABUR PARI) mengajak seluruh elemen buruh dan masyarakat sipil lainnya untuk turut bersolidaritas dalam aksi demonstrasi pembebasan Dwi. Tindakan ini dilakukan untuk memperingati bahwa ditengah perayaan IWD 2024 ternyata masih ada penindasan dan pembungkaman terhadap buruh perempuan. Peristiwa yang dialami oleh Dwi merupakan bentuk pemiskinan dan pengulangan Dwi sebagai korban buruh perempuan, yang itu dapat terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Selain aksi solidaritas ini untuk Dwi, kami juga turut mengundang kepada seluruh elemen masyarakat sipil lainnya untuk bergabung dalam aksi IWD 2024 dan menyuarakan tuntutan-tuntutan lainnya dalam bingkai perjuangan hak-hak perempuan.

 

TUNTUTAN :

Maka, dalam rangka peringatan IWD 2024 dan solidaritas kasus kriminalisasi yang dialami oleh Dwi Kurniawati, kami menuntut:

1.      Kejaksaan Negeri Surabaya untuk membebaskan Dwi Kurniawati dari tahanan.

2.  Kejaksaan Negeri Surabaya menghentikan proses kriminalisasi yang dihadapi oleh Dwi Kurniawati sekaligus wajib melindungi Dwi Kurniawati sebagai buruh perempuan Pembela HAM yang rentan.

3.  Kejaksaan Negeri Surabaya wajib memandang bahwa proses kriminalisasi yang dihadapi oleh Dwi Kurniawati ini sebagai bentuk Strategic Lawsuit Againts Public Participation (SLAPP).

4.    Hapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja dan berikan ruang aman di tempat kerja;

5.      Penuhi dan lindungi seluruh hak-hak normatif pekerja perempuan.

6.      Sahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

 

Contact Person:

YLBHI – LBH Surabaya (087851547061)

LBH FSPMI Jawa Timur (085645652488)