Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

LEMPAR LEMBING KEWENANGAN: NASIB DWI (BURUH PEREMPUAN) HINGGA KINI MASIH DITAHAN

RILIS MEDIA BERSAMA

TIM ADVOKASI BURUH PEDULI ANAK NEGERI (TABUR PARI)

(YLBHI – LBH Surabaya, LBH Buruh dan Rakyat Jawa Timur, LBH FSP-KEP Gresik, LBH FSPMI Jawa Timur, LBH SPN Jawa Timur – Gresik, SKOBAR)

 

LEMPAR LEMBING KEWENANGAN: NASIB DWI (BURUH PEREMPUAN) HINGGA KINI MASIH DITAHAN

 

Pasca aksi solidaritas yang dilakukan pada 8 Maret 2023, kami dari Tim Advokasi Buruh Peduli Anak Negeri (TABUR PARI) mengajak untuk bersolidaritas kembali dalam aksi bebaskan Dwi yang dilaksanakan pada 13 Maret 2024 di PT. Mentari Nawa Satria dan di Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini merupakan aksi lanjutan setelah aksi sebelumnya dari pihak Kejaksaan Negeri Surabaya berdalih bahwa terdakwa atas nama Dwi Kurniawati sudah memasuki tahap pelimpahan kepada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga bukan kewenangannya untuk menangguhkan penahanan terdakwa dan/ atau megalihkan status penahanan. Namun, pelimpahan berkas tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan baik kepada keluarga terdakwa muapun tim panesehat hukum yang tergabung dalam TABUR PARI.

 

Kami menduga bahwa dalam pelimpahan berkas ini dilakukan secara terburu-buru sebab dalam pelimpahan tersebut berjarak 2 hari dari penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya. Dwi ditahan pada tanggal 05 Maret 2024 dan berkasnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada 07 Maret 2024. Proses yang begitu terburu-buru mengindikasikan bahwa semakin kuat dugaan adanya kriminalisasi terhadap Dwi. Kami menyayangkan sikap dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang mendalilkan bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk menangguhkan penahanan sebab dalam Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya nomor: 974/M.5.10.3/Eku.2/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 status Dwi adalah Tahanan dalam tahap Penuntutan terhitung sejak 5 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024 sehingga masih menjadi kewenangan dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Selain itu, hal yang sangat disayangkan pula yakni sikap dari Jaksa Penuntut Umum yang menganggap bahwa Tim TABUR PARI tidak memberikan surat permohonan penangguhan penahanan. Namun pada faktanya surat tersebut sudah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum secara langsung pada tanggal 5 Maret 2024.

 

Sebagai aparat penegak hukum seharusnya memandang bahwa Dwi merupakan buruh perempuan yang hanya memperjuangkan hak normatifnya sebagai pekerja, namun kini ia harus berada didalam penjara atas adanya laporan balik dari PT. Mentari Nawa Satria dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Kami meyakini bahwa masih banyak buruh perempuan yang rentan untuk dikriminalisasi. Selain ancaman tersebut, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga berdampak pada buruh dan salah satu korbannya adalah Dwi. Selain itu, kami mayakini bahwa apabila Dwi tetap dikriminalisasi maka akan membuka pintu kriminalisiasi bagi buruh terkusus buruh perempuan yang berani menyuarakan hak ketenagakerjaannya.

 

Oleh karena itu, kami mengajak untuk turut bersolidaritas dalam aksi lanjutan ini, sebab bisa saja apa yang dialami oleh Dwi akan dialami oleh buruh perempuan lainnya.

 

TUNTUTAN :

Maka, dalam rangka untuk menghilangkan upaya kriminalisasi terhadap perjuangan buruh dan terjaminnya hak tenaga kerja, kami mendesak agar:

1.  Pengadilan Negeri Surabaya mengalihkan status penahanan Dwi sebagai Terdakwa dengan status penahanan sebagaimana dalam Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Surabaya nomor: 974/M.5.10.3/Eku.2/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024 dialihkan menjadi status Tahanan Rumah Atau Tahanan Kota;

2.  Pengadilan Negeri Surabaya menghentikan proses kriminalisasi Dwi serta memandang proses kriminalisasi ini sebagai bentuk Strategic Lawsuit Againts Public Participation (SLAPP) dan memberikan perlindungan kepada Dwi sebagai buruh perempuan pembela HAM.

 

 

Contact Person:

YLBHI – LBH Surabaya (087851547061)

LBH FSPMI Jawa Timur (085645652488)