Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

PERS RELEASE DUKUNGAN MASYARAKAT UNTUK MEMBELA KONSUMEN

PERS RELEASE KOALISI PEMBELA KONSUMEN (KOMPAK) 

Kamis, 18 November 2021 kuasa hukum membacakan duplik atas replik jaksa penuntut umum dalam kasus Stella Monica Hendrawan dengan beberapa poin penting sebagai berikut:

  1. Ketentuan pasal 27 ayat (3) Jo. pasal 45 ayat (3) UU ITE, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui SKB-nya telah menegaskan bahwa korban dalam ketentuan tersebut adalah orang perseorangan dengan identitas spesifik, dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan. Ini merupakan tafsir resmi negara untuk mengakhiri multitafsir dan kontroversi yang terjadi di masyarakat terkait penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang salah satunya mengenai siapa korban yang memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan;
  2. Jaksa Penuntut Umum keliru memahami asas hukum tidak berlaku surut (asas retroaktif) dihubungkan dengan penerapan SKB UU ITE;
  3. Jaksa Penuntut Umum salah memahami Putusan Nomor  296/PID.SUS/2020/PN.Srh dan Putusan Nomor 828/PID.SUS/2020/PN.Dps Jo. Putusan Nomor : 72/PID.SUS/2020/PT.Dps sebagai yurisprudensi. Dimana, perkara nomor: 658/Pid.Sus/2021/PN Sby adalah kejahatan terhadap kehormatan orang yang merupakan delik aduan absolut, sedangkan perkara yang diputus oleh PN Sei Rampah dan PN Denpasar jo. PT Denpasar tersebut bukan kejahatan terhadap kehormatan orang dan bukan delik aduan;
  4. Berdasarkan ketentuan pasal 98 UU Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas adalah Direksinya. Namun berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Findrilia Sanvira Santoso dan saksi Rudy Santoso, Direktur dari PT. LViors Jaya Sentosa adalah HANNA SETIYAWATI, hal mana fakta tersebut bersesuaian dengan Profil Perusahaan PT. LViors Jaya Sentosa yang diterbitkan oleh Ditjen AHU. 

Kuasa hukum Stella Monica Hendrawan menegaskan bahwa Klinik L`Viors bukanlah korban sebagaimana dimaksud Pasal 310 KUHP yang ditegaskan pula oleh SKB Kemenkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri (vide SKB angka 3 huruf f). Sehingga dengan demikian mestinya rekan Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas Terdakwa Stella Monica karena unsur menyerang kehormatan seseorang dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 310 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena faktanya PT. LViors Jaya Sentosa atau Klinik L`Viors merupakan korporasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai korban.

Sedangkan Satria Unggul W.P. S.H., M.H. direktur Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD UMS Surabaya) berpendapat bahwa:
"Kasus Stella Monica Hendrawan adalah preseden buruk bagi kebebasan berpendapat bagi konsumen dan masyarakat sipil yang kemudian diberangus melalui UU ITE. Penggunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE bisa mengenai siapapun, hari ini Stella, besok bisa jadi kita. Harapan saya hakim dapat menggali keadilan di masyarakat sesuai fungsinya untuk tidak hanya berpaku pada UU semata namun juga pada prinsip-prinsip keadilan dan memberikan  kebebasan bagi Stella. Ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bahwa UU ITE seharusnya dihapuskan karena isinya yang justru merintangi hak-hak masyarakat."

Selain itu dukungan dari berbagai pihak untuk membebaskan Terdakwa Stella Monica Hendrawan terus mengalir, baik dari organisasi masyarakat sipil, lembaga negara maupun masyarakat umum dengan berbagai cara. Misalnya Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK Jatim) mengirimkan legal opini, ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Southeast Asia Freedoom of Expression Network (SAFEnet), Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya (PUSAD UMSurabaya) mengirimkan amicus curiae (sahabat peradilan) serta Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang mengirimkan rekomendasi kepada Pengadilan Negeri Surabaya, yang mana surat-surat tersebut ditembuskan kepada terdakwa Stella Monica Hendrawan maupun Penasihat Hukumnya. 

Kami selaku Penasihat Hukum terdakwa Stella Monica Hendrawan mengapresiasi dan berterima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan dari berbagai pihak yang menaruh perhatian khusus terhadap perkara yang mendudukkan Stella Monica Hendrawan sebagai terdakwa. Ini menunjukkan bahwa kasus yang menimpa Stella Monica Hendrawan bukan semata-mata ketidakadilan bagi Stella Monica Hendrawan selaku konsumen dan keluarganya melainkan merupakan ketidakadilan bagi masyarakat luas. 

Surabaya, 18 November 2021.

Kompak (Koalisi Perlindungan Konsumen) 
Contact person: 
082330231599 (Habibus - LBH Surabaya) 
089675679568 (Anin - PAKU ITE)
satria@fh.um-surabaya.ac.id (Satria - PUSAD UMS Surabaya)