Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

STOP PERKAWINAN ANAK: LBH Surabaya Melakukan Penyuluhan Hukum Di Desa Jemundo Sidoarjo

                Sidoarjo- Sabtu, 22/ 05/ 2022 YLBHI – LBH Surabaya melakukan penyuluhan hukum di Desa Jemundo Sidoarjo. Penyuluhan hukum tersebut dilakukan di Balai Desa Jemundo. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang resiko yang terjadi jika terjadi perkawinan anak. Peserta kegiatan tersebut dihadiri oleh mulai dari PLT Kepala Desa Jemundo, Ibu Ibu PKK, BPD Desa  Jemundo, Perangkat Desa hingga Perwakilan Organisasi Kepemudaan Desa. Peserta   terlihat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari peserta yang aktif bertanya serta menceritakan terkait dampak dari perkawinan anak yang terjadi di Desa Jemundo.

                M. Ramli Himawan SH, selaku pemateri menambahkan bahwa   pernikahan merupakan Ikatan lahir batin antara   seorang pria dengan seorang   wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk   keluarga yang   bahagia dan kekal seperti yang dinyatakan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang   Perubahan UU No. 1 Tahun   1974 tentang Perkawinan”.Sementara kriteria dianggap sebagai anak anak berdasarkan Undang No 16 tahun Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk Laki Laki dan Perempuan Berusia 19 Tahun. Dalam perkawinan hal yang ingin dicapai yakni kebahagiaan dan kekelan. Namun, apabila terjadi perkawinan anak maka tujuan berupa kebahagiaan dan kekekalan akan sulit untuk dicapai.

                Undang Perkawinan memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan bagi pasangan yang belum mencapai batas usia 19 Tahun dengan mekanisme Permohonan Dispensasi Perkawinan. Namun, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh beberapa risiko gangguan kesehatan anak, gangguan kesehatan mental anak, potensi terjadinya kekerasan, potensi kemiskinan. Pemateri juga menyampaikan bahwa “ Perkawinan anak menghambat   terpenuhinya hak-hak anak, menyebabkan kekerasan   ,   penelantaran dan pengabaian   pada anak serta merupakan   pelanggaran hak asasi manusia.    diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

                Dalam sesi diskusi dan, salah satu peserta yang merupakan perangkat desa menuturkan bahwa “ ketika saya dihadapkan dengan warga yang meminta bantuan untuk menangani perkawinan anak mengalami kesulitan, diantaranya dari segi administrasi. Bagi pasangan yang belum berusia 19 tahun tentu mengalami kesulitan dalam administrasi saat mengurus perkawinan” Beliau juga menyampaikan agar warga Desa Jemundo lebih berhati-hati dan lebih mengawasi pergaulan anak masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

                Dalam sesi akhir diskusi, Yaritza Mutiara SH selaku pengacara publIK LBH Surabaya menyampaikan tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak karena kemungkinan mengalami kekerasan (KDRT). Beliau berpesan apabila terjadi permasalahan hukum yang dialami oleh Warga Desa Jemundo untuk tidak disampaikan kepada LBH Surabaya. Konsultasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas berupa Paralegal yang ada di Desa Jemundo yang kemudian akan menyampaikan kepada kami tentang kronologi kasus yang sedang dialami.

Penulis : Lingga