Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

TERSANGKA MSAT GAGAL DIRINGKUS LAGI? ANCAMAN PIDANA MENANTI, BAGI SIAPA YANG MENGHALANGI!

Proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang Jawa Timur menjadi semakin problematik dikarenakan adanya perbuatan pihak-pihak yang berusaha menghalang-halangi pelaku dari proses penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, tentu dalam prakteknya sering menjumpai hambatan-hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Salah satu hambatan yang dijumpai oleh pihak kepolisian adalah ketika berhadapan dengan Moch Subchi Azal Tzani (MSAT) alias Mas Bechi, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Shidiqiyyah Jombang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap sejumlah santriwatinya. Tersangka adalah orang yang berlatar belakang sebagai tokoh agama, mampu secara ekonomi dan memiliki otoritas serta pengaruh besar di kalangan masyarakat. Dengan latar belakang tersebut, tentu dapat dengan mudah bagi tersangka untuk dapat mengerahkan para pengikutnya dalam melakukan tindakan penghalang-halangan aparat kepolisian yang akan melakukan proses hukum terhadap dirinya.

Masyarakat yang seharusnya membantu aparat kepolisian dalam penegakan hukum justru malah menjadi tameng bagi tersangka untuk menghindari proses hukum. Belum adanya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan sebagian besar kalangan masyarakat yang berada di lingkungan Ponpes Shiddiqiyyah lebih memilih untuk bersikap taklid buta terhadap tersangka. Adapun sebagian besar yang masih beranggapan bahwa kasus kekerasan seksual yang dituduhkan hanyalah bagian dari upaya untuk menjatuhkan reputasi pondok pesantren, bahkan adapula yang menganggap bahwa hal tersebut merupakan upaya kriminalisasi terhadap tokoh agama atau ulama.

Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren memang suatu hal yang sulit dipercaya oleh masyarakat.  Sebab, mereka dikenal sebagai figur yang mengajarkan nilai-nilai akhlak dan budi pekerti luhur. Namun di lain pihak, sebagian besar masyarakat pun juga menginginkan agar kasus kekerasan seksual di dalam lingkungan pondok pesantren ini dapat diungkap kebenarannya. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka seperti bersembunyi dan menghindar dari proses hukum tentu hanya akan semakin mempertebal kecurigaan masyarakat.

Bahwa sejak tanggal 13 Januari 2022, Pihak Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah menetapkan Moch Subchi Azal Tzani (MSAT) alias Mas Bechi dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Meskipun demikian, Kepolisian harus bersungguh-sungguh dalam mencari tersangka, sebab hal ini menjadi ancaman serius, utamanya bagi masyarakat yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren itu sendiri, dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku akan kembali mengulangi perbuatan yang sama dan akan semakin banyak pula yang berpotensi menjadi korban-korban selanjutnya.

Hak atas jaminan dan perlindungan hukum bagi korban harus diutamakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, jaminan kepastian hukum tentu harus lebih dikedepankan.

Adanya penggunaan cara dan tindakan non-yuridis untuk menghindari proses penegakan hukum adalah suatu tindakan yang mempunyai implikasi hukum. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menyebutkan bahwa, “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pegawai kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian”.

Oleh sebab itu maka siapapun yang melakukan upaya penghalang-halangan untuk melindungi pelaku kejahatan merupakan tindakan pidana sebagaimana Pasal 221 KUHP.  Tersangka MSAT harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum demi mencapai tujuan dari hukum, yang salah satunya yakni kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya bagi korban, namun juga bagi pelaku apabila memang dirinya tidak terbukti bersalah.

Selanjutnya, peran aparat kepolisian dalam melakukan upaya penindakan terhadap Tersangka MSAT itu juga harus dipertanyakan. Pihak kepolisian jika diukur dengan banyaknya resource yang dimiliki menjadi tanda tanya besar bagi kalangan masyarakat apabila tidak mampu meringkus Tersangka MSAT untuk diproses secara hukum, dan bagi pihak kepolisan tentu hal tersebut sangat memalukan dan mencoreng citra Kepolisian Republik Indonesia di mata masyarakat Indonesia dan dunia penegakan hukum.

 

Surabaya, 07 Juli 2022

Penulis:

M. Ramli Himawan, S.H. (Pengacara Publik YLBHI- LBH Surabaya)