Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

Penangkapan dan Penetapan Tersangka Prematur Terhadap Pemuda Madiun Terkait Aktivitas Hacker Bjorka

Pers Release : Lembaga Bantuan Hukum Buruh dan Rakyat Jawa Timur (LBH – BR JATIM) & Yayasan Lembaga

Bantuan Hukum Indonesia – Lembaga BantuanHukum Surabaya (YLBHI-LBH SURABAYA)

Kami mengikuti dan mencermati secara serius kasus penangkapan dan penetapan tersangka Muhammad Agung Hidayatullah (MAH), Pemuda Penjual Es di Madiun, yang dikaitkan dengan aktivitas hacker yang dikenal dengan nama Bjorka. MAH ditangkap pada tanggal 14 September 2022, kemudian pada tanggal 16 September 2022 baru dipulangkan dengan status tersangka.

Meskipun pihak kepolisian mengaku melakukan pengamanan atau diamankan (bukan penangkapan), namun aktifitas membawa MAH ke kantor polisi oleh pihak kepolisian sudah jelas merupakan penangkapan. Penangkapan menurut KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP).

"Pasal 1 angka 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa tindak pidana. Bila penangkapan dilakukan terhadap orang yang statusnya bukan tersangka atau terdakwa, maka penangkapan tersebut tidak sah dan dapat dilakukan praperadilan sesuai pasal 77 KUHAP. Beda dengan tertangkap tangan yang dilakukan sesaat setelah terjadinya tindak pidana". Ujar Hosnan, SH. dari LBH-BR Jatim.

Sambung Habibus Shalihin Kadiv Advokasi & Jaringan YLBHI-LBH Surabaya, “Terkait penetapan tersangka terhadap MAH karena membuat channel Telegram Bjorkanism kemudian dihubungkan dengan aktivitas Bjorka yang melakukan peretasan dan dianggap "membantu", menurut kami masih sangat prematur, dipaksakan dan tidak nyambung. Seharusnya pihak kepolisian tidak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jangan memberikan kesan bahwa penetapan tersangka tersebut hanya sekedar untuk menutupi penangkapan tidak sah yang sudah kadung dilakukan sebelumnya.”

“Kami memotret praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian justru seringkali tengah membangkang peraturan perundang-undangan. Kalau memang tidak ditemukan indikasi perbuatan pidana jangan memaksakan kasus menjadi seolah-olah ada masalah. Hal tersebut justru semakin menimbulkan distrust kepada publik terhadap aparat penegak hukum dan Pemerintah. Maka, tanpa harus malu kepada publik akui saja bila terjadi kesalahan dalam proses-proses penetapan tersangka, itu akan lebih terhormat daripada mengorbankan hak asasi warga negaranya sendiri demi membangun citra aparat kepolisian dengan penuh kepalsuan.” Ujar Habibus Shalihin dari YLBHI-LBH Surabaya

Istilah "membantu" yang dipakai pihak kepolisian tidak jelas, apakah merujuk pada ketentuan pasal 55 KUHP atau apa, karena dalam hukum pidana istilah "membantu", "turut serta", "menyuruh lakukan" dapat ditemukan di KUHP pasal 55. Ini yang menurut kami menjadi pertanyaan penting dalam menetapkan MAH sebagai tersangka yang menurut pihak kepolisian "membantu". 

"Kalau tujuan "membantu" sebagaimana disampaikan pihak kepolisian biar Bjorka terkenal dan dapat banyak uang, apa hubungannya dengan peretasan yang dilakukan Bjorka, kan tidak nyambung. Malah teman-teman media yang banyak memberitakan Bjorka justru lebih punya andil Bjorka lebih terkenal. Apakah karena itu para jurnalis atau wartawan mau tersangkakan juga?" Kata Hosnan, SH.

Kami memandang bahwa "perburuan" terhadap hacker Bjorka tidak akan menyelesaikan masalah keamanan data pribadi di Indonesia yang sudah sedemikian akut dan krusial.

"Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kebijakan perlindungan data peribadi daripada berburu hacker. Karena itu yang lebih urgent hari ini dimana segala transaksi banyak dilakukan secara online dan mensyaratkan dokumen pribadi didalamnya". Lanjut Hosnan, SH.

Untuk itu, kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk tunduk dan patuh terhadap KUHAP dalam melakukan penangkapan dan penetapan tersangka bagi seseorang;

2. Meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk secara serius membuat kebijakan perlindungan keamanan data pribadi.



Surabaya, 16 September 2022

Narahubung:

Hosnan, S.H. – LBH- BR Jatim (085233318289)

Habibus Shalihin, S.H.- YLBHI-LBH Surabaya (082330231599)