Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bidikmisi/Kip Di Universitas Islam Lamongan!

Siaran Pers YLBHI – LBH Surabaya

Surabaya, 19 September 2022

 

“Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bidikmisi/Kip Di Universitas Islam Lamongan!”


Pada tanggal 9 September 2022, telah dilakukan aksi simbolik di LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur oleh Aliansi Mahasiswa Universitas Islam Lamongan yang menuntut dilakukannya pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Rektor Universitas Islam Lamongan beserta jajarannya. Mencuatnya permasalahan ini diduga dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap sistem pendidikan di berbagai perguruan tinggi Jawa Timur khususnya di Universitas Islam Lamongan.


Salah satu permasalahan yang terbilang cukup serius yaitu perihal tidak adanya transparansi terkait pengelolaan dan penggunaan dana beasiswa Bidikmisi dan dana Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dalam permasalahan ini, dana para mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau dana beasiswa Bidikmisi dipotong dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan pemotongan yaitu untuk pengembangan laboratorium fakultas. Adapun para mahasiswa penerima program tersebut juga masih dikenakan biaya pembayaran UTS, UAS, KRS dan Herregistrasi oleh pihak kampus Universitas Islam Lamongan. Padahal, dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi jelas menyatakan bahwa perguruan tinggi tidak boleh memungut tambahan biaya apapun terkait proses pembelajaran dan juga tidak boleh memotong biaya hidup bagi semua mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Atas permasalahan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan (UNISLA) telah menindaklanjuti dengan menempuh jalur musyawarah, yakni melakukan audiensi dengan pihak Rektorat untuk mengklarifikasi dan meminta kejelasan terkait adanya pemotongan dana beasiswa Bidikmisi dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan menuntut atas adanya kenaikan biaya SPP, UAS, Herregistrasi dan pembiayaan lainnya. Namun hasil yang didapatkan BEM UNISLA bukan mendapatkan jawaban ataupun solusi dari pihak Rektorat melainkan mendapatkan berbagai ancaman dan intimidasi yang berujung diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Lamongan Nomor: 027/Kep./Unisla/2022 tentang Pembekuan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan Periode 2021-2022.

Selanjutnya, sekitar 15 hari setelah diterbitkannya SK Rektor tersebut, pihak LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur kemudian mengundang mantan ketua dan jajaran BEM UNISLA untuk makan bersama, akan tetapi undangan tersebut ditolak dan tidak dihadiri dikarenakan ada indikasi antara LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur dengan pihak kampus Universitas Islam Lamongan untuk menutup rapat-rapat permasalahan a quo.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, LBH Surabaya telah mengirimkan permohonan informasi melalui surat Nomor: 119.Adv/SK/LBH/VIII/2022 kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur yang selanjutnya direspons melalui Surat Nomor: 1928 tertanggal 24 Agustus 2022. Dalam surat tersebut Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur menyampaikan bahwa dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

  • Bahwa perguruan tinggi tidak boleh memungut tambahan biaya biaya apapun terkait operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran;
  • Bahwa perguruan tinggi tidak boleh menyimpan dan memanfaatkan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup penerima Program KIP Kuliah;
  • Bahwa perguruan tinggi tidak boleh memanfaatkan, menggunakan, dan/atau, mengambil biaya hidup penerima program KIP Kuliah baik melalui tabungan dan/atau ATM penerima program KIP Kuliah.

Selanjutnya, pada tanggal 15 September 2022, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bersama dengan beberapa perwakilan mahasiswa mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menyerahkan surat nomor 133.Adv/SK/LBH/IX/2022 terkait pengaduan permasalahan a quo kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Adapun substansi yang disampaikan dalam surat tersebut pada intinya adalah untuk meminta kepada kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk melakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Rektor Universitas Islam Lamongan beserta jajaranya.

Kasus ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak yang berwenang karena tindakan korupsi yang menyeret para pemangku kebijakan di perguruan tinggi sangatlah bertentangan dengan amanat konstitusi yang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Hal ini pun juga menyangkut hak pendidikan dari pada tiap-tiap warga negara, Pasal 31 UUD NRI 1945, Pasal 12 UU No. 39/1999 tentang HAM, serta Indonesia sudah memiliki komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi setiap orang atau warga negara, ditandai dengan diratifikasinya Kovenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil Dan Politik, UU No. 12 tahun 2005, dimana dengan tegas pula menjelaskan bahwa “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”. Kejadian ini telah mencederai wibawa institusi Perguruan Tinggi yang sejatinya mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, YLBHI – LBH Surabaya menyatakan:

  1. Mendesak kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk segera memproses hukum kepada terduga pelaku tindak pidana korupsi dana bidikmisi dan Program KIP di Universitas Islam Lamongan;
  2. Meminta kepada Rektor Universitas Islam Lamongan untuk segera mencabut Surat Keputusan Rektor Nomor: 027/Kep./Unisla/2022 tentang Pembekuan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Lamongan Periode 2021-2022;
  3. Mengecam tindakan intimidasi, intervensi, kriminalisasi yang dilakukan oleh birokrasi kampus kepada Mahasiswa Universitas Islam Lamongan;
  4. Meminta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk segera mengawal proses hukum permasalahan dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Islam Lamongan;
  5. Mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan memastikan proses hukum berjalan.

Narahubung:

Moh. Soleh, S.H., M.H. (082330332610)