Peniadaan Informed Consent dalam Praktik Husband Stitch sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Atas Kesehatan Bagi Perempuan

Setiap perempuan secara kodrat atau secara alamiah melekat atas dirinya hak untuk menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Kenyataan tersebut yang kemudian dikonstruksikan oleh masyarakat hingga saat ini bahwa ada perbedaan yang jelas antara perempuan dengan laki-laki. Namun yang terus terjadi ialah perlindungan dan pemenuhan hak yang tidak berimbang. Perbedaan yang demikian akhirnya dijadikan dasar oleh sebagian besar masyarakat saat ini untuk mengamini bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih superior dan lebih memiliki otoritas dalam segala aspek kehidupan dibandingkan dengan perempuan.  Hal tersebut yang lantas membuat masyarakat masih mewajari atau tidak memberikan perhatian khusus kepada perempuan ketika perempuan memperoleh perlakuan yang diskriminatif ataupun terlanggar hak asasinya. Termasuk salah satu persoalan yang dinilai melanggar hak asasi perempuan atas otoritas tubuhnya dan berkaitan dengan hak atas kesehatannya yaitu mengenai praktik ‘Husband Stitch” yang sedang ramai diperbincangkan.

Husband stitch (jahitan suami) diartikan sebagai jahitan tambahan yang dimungkinkan diterima oleh seorang ibu pasca melahirkan. Jahitan pervaginaan yang didapatkan oleh ibu pasca melahirkan pada dasarnya sangat dimungkinkan dilakukan, namun dalam kasus husband stitch ini jumlah jahitan yang diberikan justru melampaui apa yang diperlukan guna memperbaiki robekan alami ataupun luka dari episiotomi (sayatan yang dibuat pada bagian perineum atau jaringan yang berada di antara lubang vagina dan anus) dalam persalinan normal. Adapun tujuan dari husband stitch ini tak lain untuk mengencangkan vagina ke dalam kondisi sebelum ibu melahirkan dan diklaim dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan menjaga ukuran dan bentuk vagina, baik untuk meningkatkan frekuensi orgasme atau untuk meningkatkan kenikmatan seksual suami ketika hendak melakukan hubungan seksual kembali dengan istrinya.[1] Dalam praktiknya, husband stitch seringkali dilakukan tanpa persetujuan istri. Meskipun istilah husband stitch belum diakui secara tegas dalam dunia medis, namun praktik tersebut dianggap sebagai suatu tindakan medis yang tidak etis terlebih terkesan patriarkis.

Prosedur jahitan tambahan yang melampaui dari apa yang diperlukan ini kiranya juga dapat dikualifikasikan sebagai praktik female genital mutilation (FGM). FGM diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan sebagian atau seluruh bagian luar alat kelamin perempuan atau tindakan yang membuat cedera pada alat kelamin perempuan sebab alasan non-medis.[2] Pada praktik husband stitch ini, output yang dihasilkan adalah penyempitan atau pengetatan pada lubang vagina perempuan. Alasan husband stitch yang dilakukan untuk menjaga sensasi dalam melakukan hubungan seksual justru berbanding terbalik karena penyempitan pada lubang vagina perempuan justru mengganggu kesehatan yaitu fungsi seksual pada perempuan, seperti rasa sakit dalam melakukan hubungan seksual. Selain itu, stress secara fisik dan mental juga dapat dialami oleh perempuan.[3] Praktik yang demikian itu justru hanya semakin membuat perempuan mengalami rasa sakit yang tidak hanya dirasakan ketika mengandung dan melahirkan saja, namun rasa sakit pasca melahirkan yang berkepanjangan.

Sejatinya istilah husband stitch ini tidak ditemukan dalam dunia medis termasuk dalam tataran perundang-undangan di Indonesia. Bahkan belum terdapat bukti ilmiah maupun data konkrit yang menunjukkan jumlah korban praktik husband stitch sehingga sulit untuk divalidasi keberadaannya. Kiranya perlu melihat sisi lain sebagaimana disampaikan oleh Yassin Yanuar Mohammad, seorang dokter kandungan, yang menyatakan bahwa praktik husband stitch adalah fiktif. Yassin mengatakan bahwa tenaga kesehatan memiliki prinsip untuk tidak melukai dan membuat kualitas hidup ibu menjadi baik. Adapun tindakan jahitan yang diberikan kepada ibu pasca melahirkan dimaksudkan untuk meminimalisasi komplikasi persalinan atau pendarahan.[4] Terlepas dari pro dan kontra yang ada di masyarakat, adapun ketika memang benar praktik husband stitch terjadi bahkan dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam hal ini perempuan, maka praktik tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan tersebut turut berpengaruh terhadap hak atas kesehatan perempuan sebab mengakibatkan penderitaan secara fisik (termasuk seksual) dan psikis pada perempuan.

Selanjutnya, tenaga kesehatan yang melakukan praktik husband stitch dapat dikatakan telah melakukan malpraktik sebab melakukan tindakan medis yang tidak seharusnya dilakukan bahkan merugikan pasien. Pada dasarnya, setiap tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari pasien setelah pasien tersebut memperoleh dan memahami informasi yang cukup dari dokter atau tenaga medis menganai tindakan yang akan dilakukan sehingga itulah yang disebut sebagai informed consent.[5] Mengenai informed consent ini juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia di antaranya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), hingga Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Urgensi informed consent tersebut guna memberikan perlindungan bagi pasien, khususnya perempuan dalam menerima tindakan medis pasca melahirkan. Ketiadaan informed consent hanya akan menciderai hak atas kesehatan bagi perempuan sebagaimana telah dijamin dalam UU Kesehatan seperti hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, hak untuk secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk dirinya, hingga hak untuk mendapatkan informasi atas kesehatannya. Lalu, hak atas kesehatan pada dasarnya juga mencangkup 2 (dua) aspek penting yaitu kebebasan (freedom) dan keberhakan (entitlements). Kebebasan berarti hak untuk mengontrol tubuh dan kondisi kesehatannya, sedangkan keberhakkan berarti memberikan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tidak diskriminatif dan menjunjung kesetaraan dan kesempatan yang sama yaitu seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.[6]

            Oleh karena itu, praktik husband stitch secara otomatis membawa konsekuensi yaitu terlanggarnya hak asasi perempuan atas otoritas tubuhnya. Terlebih husband stitch sendiri telah meniadakan informed consent bagi perempuan sehingga menciderai hak atas kesehatan bagi perempuan. Jangan sampai ada praktik-praktik dalam dunia kesehatan yang justru turut berkontribusi pada pelanggaran hak asasi perempuan dalam memperoleh hak atas kesehatannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka sama dengan memberikan impunitas bagi praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan yang berujung pada ketidaksetaraan gender.

Penulis:

Elsa Ardhilia Putri ( Alumnus Kalambahu 2022)