Salah Kaprah Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Kekerasan Seksual: Replikasi Kekerasan dan Trauma pada Korban

Akhir-akhir ini, pendekatan keadilan restoratif mulai diintroduksi sebagai model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall ialah suatu proses ketika semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk bersama-sama menyelesaikan ketidakseimbangan yang diakibatkan dari pelanggaran yang dilakukan.^[1] Dalam pendekatan restoratif, suatu pelanggaran tidak diselesaikan dengan menghukum pelaku, melainkan dengan dilakukannya komunikasi langsung antara korban dan pelaku, seringkali juga melibatkan fasilitator atau perwakilan dari masyarakat yang terdampak untuk menyepakati penyelesaian permasalahan akibat pelanggaran, baik dalam bentuk permintaan maaf, ganti rugi dan pemulihan hak-hak korban, maupun janji untuk tidak mengulangi pelanggaran.^[2] Di Indonesia, penerapan pendekatan keadilan restoratif digadang-gadang dapat menjadi alternatif solusi untuk menanggulangi terlalu penuhnya (over crowded) lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.[3] Saat ini, pengaturan keadilan restoratif dijumpai dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perja 15/2020) untuk tingkat penuntutan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol 8/2021) untuk tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Permasalahannya, dalam praktiknya, pendekatan keadilan restoratif justru kerap dijadikan alat untuk menjustifikasi penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur damai atau bahkan yang paling parah menikahkan pelaku dengan korban. Tentu masih segar dalam ingatan kita terkait kasus pemerkosaan terhadap ND (27), pegawai honorer Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), oleh 4 (empat) rekan kerjanya pada akhir 2019 lalu. Setelah keluarga korban diintimidasi oleh pelaku dan dipaksa untuk menikah dengan salah satu pelaku pada 12 Maret 2020, Kepolisian Kota Bogor menghentikan kasus tersebut dengan dalih keadilan restoratif.[4] Pada kasus lainnya, dugaan penyekapan dan pemerkosaan yang menimpa AS (15), siswi SMP di Pekanbaru, yang dilakukan oleh anak anggota DPRD Pekanbaru berinisial AR (21) juga berujung damai setelah keluarga pelaku terus menemui keluarga korban hingga bersepakat berdamai lewat surat perdamaian.[5]

Salah kaprah penerapan keadilan restoratif sebagai pembuka jalan penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui kesepakatan damai dan pernikahan korban dengan pelaku tersebut semakin menghambat pemenuhan hak-hak korban dan justru mereplikasi kekerasan dan trauma pada korban. Perlu digarisbawahi, bahwa kasus kekerasan seksual memiliki tipologi khusus yaitu adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Dengan adanya ketimpangan relasi kuasa ini, maka sekalipun dilakukan melalui proses dialog antara pelaku dan korban, penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur damai sangat kental diwarnai dengan tekanan dan intimidasi dari pihak pelaku dan keluarganya sehingga korban tidak dapat memiliki kehendak bebas dalam proses dialog tersebut. Apalagi, dengan dinikahkannya pelaku dengan korban dan membingkainya sebagai salah satu jalan keadilan restoratif justru sangat menyalahi semangat keadilan restoratif untuk memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban. Sebab dengan dinikahkannya pelaku dengan korban, korban justru rentan mendapat kekerasan kembali (reviktimisasi) dari pelaku dan harus berhadapan dengan rasa traumanya sepanjang waktu. Menurut Mariana Amiruddin, Wakil Ketua Komnas Perempuan, implementasi prinsip keadilan restoratif dalam perkara perkosaan bukan dengan jalan menikahkan pelaku dengan korban, melainkan lebih berfokus pada pemulihan korban.[6]

Berkaitan dengan esensi pendekatan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual yang berfokus pada pemulihan korban, sejatinya hal ini telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS), tepatnya pada Bab V tentang Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi. Dalam Pasal 67 UU TPKS, disebutkan bahwa hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas pelindungan, dan hak atas pemulihan. Selain itu, terkait penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual yang dimaknai sebagai penyelesaian di luar proses peradilan sejatinya juga telah dilarang dalam UU TPKS. Pasal 23 UU TPKS menyatakan, “Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Ketidaktepatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini dapat dianalisis dari 3 faktor, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum, baik Perja 15/2020 dan Perpol 8/2021 tidak menyebutkan secara tegas terkait pengecualian perkara kekerasan seksual untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini kemudian membuka ruang diskresi bagi polisi maupun jaksa untuk menerapkan jalur damai yang dibingkai dalam keadilan restoratif terhadap perkara kekerasan seksual. Segi substansi hukum yang masih kurang sempurna tersebut didukung dengan kondisi aparat penegak hukum yang masih belum berperspektif korban dan memiliki sensitivitas gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Hal ini nyata terjadi misalnya pada pengancaman dan pemaksaan damai oleh Kanit Reskrim dan Penyidik Polsek Tambusai Utara terhadap korban pemerkosaan di Riau.[7] Di samping itu, dari segi budaya hukum, masyarakat juga masih permisif terhadap kasus kekerasan seksual (rape culture). Bagi keluarga korban, tak jarang kasus kekerasan seksual sebagai sebuah aib yang harus ditutupi sehingga keluarga korban justru memilih damai dengan pelaku dan bahkan menikahkan paksa korban dengan pelaku. Selain itu, masih langgengnya rape culture ini juga ditandai dengan minimnya ruang aman bagi korban kekerasan seksual untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya untuk mendapatkan keadilan (speak up) sebab korban justru rentan mendapatkan penghakiman balik dari publik atau lawan bicaranya dan bahkan rentan mengalami kriminalisasi dari pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, sudah saatnya UU TPKS diimplementasikan secara holistik sehingga tidak membuka ruang-ruang justifikasi penyelesaian jalur damai dengan dalih keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Selain itu, juga diperlukan harmonisasi dan perbaikan terhadap peraturan-peraturan terkait keadilan restoratif, baik Perja 15/2020 maupun Perpol 8/2021 agar tidak membuka ruang-ruang diskresi untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Untuk menujang hal tersebut, aparat penegak hukum juga perlu melakukan koordinasi dan sinergisasi agar tidak membuka ruang penyelesaian kasus kekerasan seksual dengan jalur keadilan restoratif yang jauh dari rasa keadilan bagi korban. Edukasi kekerasan seksual dan gender juga perlu didiseminasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga dapat memiliki perspektif korban terhadap kasus kekerasan seksual dan tidak memupuk rape culture yang mereviktimisasi korban.

Penulis: Ika Putri Rahayu (Alumnus Kalambahu 2022)