Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

SURAT SOLIDARITAS: KEADILAN AGRARIA UNTUK WARGA PAKEL - BANYUWANGI

Kepada Yth.

1.    Ir. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia
2.    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3.    Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.    Ketua Komisi Kepolisian Nasional 
5.    Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Pada tanggal 24 September 2020, bertepatan dengan hari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), ribuan warga Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur membulatkan tekadnya untuk melakukan aksi reklaiming di lahan leluhur mereka yang dikuasai oleh PT Bumi Sari.

Namun, dalam perjalanannya, aksi kolektif warga Pakel yang tergabung dalam organisasi Rukun Tani Sumberejo Pakel (RSTP) tersebut berujung pahit. Hingga November 2021, ada 11 warga Pakel yang mendapatkan surat panggilan dari pihak kepolisian. Bahkan 2 diantaranya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Banyuwangi dengan tuduhan telah menduduki kawasan secara ilegal di kawasan perkebunan PT Bumi Sari. Mereka adalah: Sagidin (tersangka), Muhadin (tersangka), Solihin, Isbiryanto, Asmora, Harun, Suwarno, Julia, Sulistiyono, Min Slamet, dan Ahmad Usnan.

Selanjutnya, pada Desember 2021, 2 warga Pakel (Tumijan dan Misto) juga kembali mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian dengan tuduhan telah melakukan dugaan pelanggaran pasal 47 (1) UU 18/2004 tentang Perkebunan dan pasal 170 (1) serta pasal 406 (1) KUHP. Dan tragisnya, pada Jumat dini hari, 14 Januari 2022, warga kembali mengalami tindak kekerasan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan 4 orang (warga dan tim solidaritas perjuangan) menjadi korban.

Terkini, pada Jumat, 20 Januari 2023, warga Pakel dikagetkan dengan datangnya surat panggilan dari Polda Jawa Timur. Surat panggilan tersebut menetapkan 3 warga Pakel, yakni: Mulyadi (Kepala Desa), Suwarno (Kepala Dusun), dan Untung (Kepala Dusun) sebagai tersangka. Mereka dikenakan Pasal 14 dan atau 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sebagaimana diketahui, surat panggilan tersebut meminta 3 warga Pakel di atas untuk datang ke Polda Jawa Timur pada Kamis, 19 Januari 2023, namun surat panggilan tersebut baru diterima warga pada Jumat, 20 Januari 2023.

Dengan peristiwa di atas, maka ada sedikitnya 5 warga Pakel yang ditetapkan menjadi tersangka dan menjadi korban kriminalisasi sepanjang 2020-2023 karena berjuang mempertahankan hak ruang hidup dan tanahnya. 

Selain menghadapi kriminalisasi dan tindakan kekerasan, hak warga Pakel untuk mendapatkan informasi-dokumen publik (dokumen HGU PT Bumi Sari) juga dihalang-halangi oleh BPN Banyuwangi. Terkait hal tersebut, warga Pakel saat ini sedang mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik (KIP), Jawa Timur.

Patut digaribawahi, perjuangan hak atas ruang hidup warga Pakel telah berlangsung hampir 1 abad. Secara historis dimulai saat mereka menerima Akta 1929, tertanggal 11 Januari 1929 pada era pemerintahan kolonial Belanda - yang mengizinkan mereka untuk membuka hutan seluas 4000 Bahu. Namun, dalam perjalanannya kawasan Akta 1929 tersebut dikuasai oleh Perhutani dan PT Bumi Sari saat Orde Baru berkuasa yang terus berlangsung hingga saat ini.

Padahal merujuk Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, nomor SK.35/HGU/DA/85, dijelaskan bahwa PT Bumi Sari hanya mengantongi HGU seluas 1189,81 hektare: terbagi dalam 2 Sertifikat, yakni Sertifikat HGU nomor 1 Kluncing dan Sertifikat HGU nomor 8 Songgon. Dengan demikian, jelas dapat disimpulkan bahwa PT Bumi Sari tidak memiliki HGU di Pakel. 

Terkait kasus di atas, warga Pakel telah menyampaikan kasusnya secara langsung kepada Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, yang juga diikuti oleh Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni pada tanggal 26 Oktober 2022 di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pihak kementerian ATR/BPN telah berjanji akan segera melakukan kunjungan ke Banyuwangi dan mengupayakan berbagai langkah penyelesaian. Namun, hingga kini tampaknya janji tersebut belum terealisasi, sementara di pihak warga Pakel mereka terus mengalami berbagai tekanan dan kriminalisasi seperti diuraikan di atas.

Sebelumnya pada Juni 2021, warga Pakel dan tim pendamping hukum juga telah mengadukan kasus ini dan melakukan audensi dengan pihak Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Namun sayangnya, hingga kini berbagai upaya tersebut belum menunjukkan titik terang.  

 

Untuk itu, kami:

 

1.   Menuntut Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus warga Pakel, Banyuwangi dan memulihkan seluruh hak-hak ekonomi, sosial, budaya mereka yang terampas.

2.   Menuntut Kementerian ATR/BPN mencabut HGU PT Bumi Sari.

3.  Mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi, perlindungan hukum dan berbagai upaya langkah strategis terkait pelanggaran HAM yang menimpa warga Pakel. 

4.  Menuntut Kompolnas untuk melakukan evaluasi kinerja Polda Jawa Timur dan Polresta Banyuwangi atas kasus kriminalisasi yang menimpa warga Pakel.

5. Mendesak Kapolri, Kapolda Jawa Timur, dan Kapolresta Banyuwangi untuk mengusut dugaan tindak pidana penguasaan lahan secara ilegal oleh PT Bumi Sari, dan menghentikan seluruh tindakan kriminalisasi dan pencabutan status tersangka terhadap warga Pakel.

 

  Jaringan Solidaritas untuk Keadilan Warga Pakel:

1.   Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria dan Sumber Daya Alam – Tekad Garuda

2.   MHH PP Muhammadiyah

3.   LHKP PP Muhammadiyah

4.   LBH Surabaya

5.   WALHI Jawa Timur

6.   ForBanyuwangi

7.   LBH Disabilitas

8.   Prof. Dr. Sulistyowati Irianto. S.H. M.A. (Dosen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia) 

9.   Dr. Herlambang P Wiratraman (Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM dan Sekjend Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) 

10. David Efendi, S.IP.,MA (Pengajar Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, dan pengurus LHKP PP Muhammadiyah) 

11. Dr. Fathun Karib, MA (Pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

12. Dr. Umar Sholahudin, M.Sosio (Dosen Fisip UWK Surabaya) 

13. Dr. Purnawan Dwikora Negara, SH, MH (Dekan Fakultas Hukum Univ. Widyagama, Malang) 

14. Dr. Suripto, M.Pd (Akademisi dan pengurus PAMA) 

15. Haidar Adam, S.H., L.LM (Dosen & Penelitis Human Rights Law Studies (HRLS) UNAIR Surabaya) 

16. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. ( Dosen & Peneliti Pusat Studi Center of Anti Corruption and Criminal Policy (CACCP), Human Rights Law Studies (HRLS) FH UNAIR Surabaya) 

17. Muhammad Al-Fayadl  (Akademisi) 

18. Agung Wardana, S.H., LL.M., Ph.D. (Humboldt Fellow, Max Planck Institute Comparative Public Law and International Law, Jerman, dan dosen di Departemen Hukum Lingkungan, FH UGM)

19. Franky Butter-Butar, S.H.,M.H (Dosen Fakultät Hukum Uniersitas Airlangga Surabaya)

20. Satria Unggul W.P., M.H (Dosen & Direktur PUSAD UMSurabaya)

21. Dr. Eko Teguh Paripurna (Dosen UPN Yogyakarta)

22. Eko Cahyo, M.Si (Akademisi dan Peniliti Sejogyo Institute)

23. Herdiansyah Hamzah, S.H.,L.L.M (Dosen dan Peneliti SAKSI Fakultas Hukum Universitas Mulawarman)

24. Yayasan Lembaga Bantuan Hüküm Indonesia  (YLBHI) 

25. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

26. Lembaga Bantuan Hüküm (LBH) Jakarta

27. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) 

28. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jakarta

29. Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL)

30. Paguyuban Petani Jawa Timur (Papanjati)

31. Kelompok Tani Hutan Green Bayu Mandiri Songgon, Banyuwangi

32. Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Summer Daya Alam (FNKSDA)

33. Salam Institute

34. Protection International Indonesia

35. Sejogyo Institute

36. Diakones Sarah Naibaho (Pelayan Gereja Huria Kristen Batak  Protestan)

37. Pemuda/I Puger Jember, Jawa Timur

38. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas PGRI Banyuwangi

39. Petani Wongsorejo

40. FNKSDA Jember

41. Masyarakat Salakan Menolak Tambang (Maslamet)


“Aku bertanja kepadamu, sedangkan rakjat Indonesia akan mengalami tjelaka, bentjana, malapetaka dalam waktu yang dekat kalau soal makanan rakjat tidak segera dipetjahkan, sedangkan soal persediaan makanan bagi kita adalah soal hidup atau mati” – Soekarno, Institut Pertanian Bogor, 1952


Jawa Timur, 20 Januari 2023

 

 

Lihat kronologi 1 abad perjuangan warga Pakel:  http://walhijatim.org/2023/01/21/sejarah-panjang-konflik-agraria-warga-desa-pakel-banyuwangi/.

 

NB: Untuk terus memperluas solidaritas perjuangan warga Pakel saat ini, kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dalam perjuangan mereka dengan mengirimkan nama (individu atau institusi/lembaga), atau video dukungan solidaritas (maksimum 30 detik) ke nomor (WA) 0821-4282-6035 atau 0822-4555-1013. Nama (individu/lembaga) tersebut selanjutnya akan kami sertakan dalam surat solidaritas ini, dan video yang anda kirimkan akan kami kompilasi dan dipublikasikan.