Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

Siaran Pers "Hentikan Kriminalisasi terhadap Ketua PUK-FSPMI PT Angkasa Raya Steel Gresik!"

Pers Release

Hentikan Kriminalisasi terhadap Ketua  PUK-FSPMI PT Angkasa Raya Steel Gresik, Desak Polres Gresik untuk Membebaskan Sekarang Juga!

Senin, 29 Januari 2023 - Tim Advokasi Buruh Peduli Anak Negeri (TABUR PARI) yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum Surabaya (YLBHI-LBH Surabaya), Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Buruh dan Rakyat Jawa Timur (LBH BR Jatim), Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Kimia dan Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (LBH FSP-KEP), Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur (LBH FSPMI Jatim), Lembaga Bantuan Hukum Serikat Pekerja Nasional (LBH SPN), menyatakan bahwa sangat menyesalkan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Angkasa Raya Steel, Manyar, Gresik terhadap Ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUKFSPMI) PT Angkasa Raya Steel, atau akrab disapa Pak Hery. Perusahaan telah melaporkan Pak Hery atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP pada 18 September 2023. Sepanjang proses pemeriksaan, ancaman Pasal 374 KUHP ini seolah dipaksakan oleh penyidik Polres Gresik sebab kepada Pak Hery padahal sejak awal Pak Hery tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilaporkan oleh perusahaan. Nahasnya, mulai 9 Januari 2024 Pak Hery ditetapkan sebagai Tersangka.


Sebelum terjadinya pelaporan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, Pak Hery selaku Pimpinan Unit Kerja FSPMI PT Angkasa Raya Steel aktif memperjuangkan hak-hak para pekerja lainnya. Pada awal tahun 2023, secara mengejutkan PT Angkasa Raya Steel secara sepihak melakukan PHK massal terhadap sekitar 97 (sembilan puluh tujuh) buruh yang tergabung ke dalam FSPMI di PT Angkasa Raya Steel. Aksi unjuk rasa dan mogok kerja pun dilakukan dengan tuntutan agar buruh dapat dipekerjakan kembali. Pak Hery beserta para buruh lainnya menentang PHK besar-besaran tersebut. Kini, anggota serikat yang dipimpin oleh Pak Hery hanya tersisa 14 orang. Ironinya, selang 1 (satu) tahun kemudian, kini, giliran Ketua PUK-FSPMI PT Angkasa Raya Steel yaitu Pak Hery menjadi target yang disingkirkan oleh pihak perusahaan atas tuduhan penggelapan. Terendus pemberangusan serikat kian menguat ketika penyidik Polres Gresik per 29 Januari 2024 mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap./14/I/2024/Reskrim sekaligus Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin Han/14/I/2024/Reskrim terhadap Pak Hery, setelah hari ini Tim Kuasa Hukum TABUR PARI menghadiri panggilan pertama terhadap Pak Hery setelah ditetapkan sebagai tersangka. 

Kriminalisasi kini menjadi alat ampuh bagi perusahaan-perusahaan untuk menyingkirkan buruh yang dianggap tidak menguntungkan bagi perusahaan dan/atau menghalanghalangi jalannya perusahaan. Pembungkaman demi pembungkaman dilakukan terhadap buruh dalam memperjuangkan hak-hak normatifnya khususnya yang dilakukan oleh Pak Hery dalam memperjuangkan Hak-hak para anggotanya. Seharusnya negara melalui aparat penegak hukumnya dalam hal ini Polres Gresik tidak menutup mata adanya fakta bahwa terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara buruh dengan perusahaan sehingga tidak perlu bagi Polres Gresik untuk meneruskan proses hukum saat ini. Justru, Polres Gresik dinilai ugal-ugalan dalam menegakkan hukum terhadap Pak Hery selaku buruh  yang memperjuangkan hak asasinya.

Pak Hery merupakan pembela hak asasi manusia. Perjuangan Pak Hery harus dapat dipandang bahwa melalui serikat, Pak Hery selaku Ketua PUK-FSPMI PT Angkasa Raya Steel berupaya untuk mewujudkan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat atau lebih singkatnya sedang memperjuangkan hak-hak anggotanya. Rentang bagi Pak Hery selaku pimpinan serikat menjadi sasaran kriminalisasi oleh negara. Di satu sisi, perusahaan juga dilarang untuk menghalang-halangi pembela hak asasi manusia yang tergabung di dalam serikat atau melakukan pemberangusan serikat (union busting). Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

Oleh karena itu, kami Tim Advokasi Buruh Peduli Anak Negeri (TABUR PARI) dan seluruh rakyat mendesak agar Polres Gresik dengan segera hari ini membebaskan Pak Hery sebagai pembela HAM dari penahanan. 

#HidupBuruh

#HidupRakyatYangMelawan

#StopKriminalisasi Buruh

 

Contact Person Tim Kuasa Hukum

082330231599 (Habibus Shalihin)

081335204345 (Marsanto)