Bantuan hukum untuk rakyat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran HAM

TINDAKAN PEMBUBARAN KEGIATAN KAJIAN KEAGAMAAN DI SURABAYA: NEGARA GAGAL MENJAMIN HAK ATAS KBB

TINDAKAN PEMBUBARAN KEGIATAN KAJIAN KEAGAMAAN DI SURABAYA: NEGARA GAGAL MENJAMIN HAK ATAS KBB

Siaran Pers, YLBHI - LBH Surabaya, 24 Februari 2023

Kota Surabaya kembali dihebohkan dengan tindakan intoleran sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor) yang melakukan penolakan terhadap pendakwah Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah di Masjid Assalam Purimas, Gunung Anyar, Surabaya pada hari Kamis 22 Februari 2024.  

Dilansir dari media detik.com, Sekretaris PC GP Ansor Kota Surabaya Rizam Syafiq mengatakan bahwa awalnya pihaknya telah melayangkan surat keberatan atas kegiatan yang menghadirkan Syafiq Riza Basalamah. Diketahui bahwa surat tersebut dilayangkan pada tanggal 20 Januari 2024 kepada Yayasan/Takmir Masjid “Assalam” Purimas Surabaya. Adapun alasan keberatan tersebut ada dua hal, yang pertama adalah dikarenakan ceramah bersifat provokatif dan adu domba. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan ceramah menimbulkan ujaran kebencian dan dapat memecah belah kerukunan umat islam khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Anyar.

Selain itu, Rizam juga mengatakan bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan untuk meniadakan pemateri Syafiq Riza Basalamah, yang mana hal tersebut merupakan kesepakatan bersama yang disepakati oleh pihak takmir dan yayasan.

Tindakan kelompok ormas GP Anshor tersebut tentu sangat disayangkan. YLBHI-LBH Surabaya mengecam upaya represifitas terhadap Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah. Terlalu berlebihan apabila kegiatan kajian keagamaan yang belum terselenggara tersebut diyakini akan berakibat pada terganggunya kondusifitas masyarakat setempat. Keyakinan tersebut tentu tidak dapat dibenarkan, dan boleh dikatakan hanya merupakan dugaan-dugaan semata yang berlandas pijak pada kekhawatiran yang belum tentu terjadi.  Justru kekhawatiran ormas GP Anshor yang ditindaklanjuti dengan menolak terselenggaranya kajian keagamaan dengan pemateri Syafiq Riza Basalamah tersebut dinilai dapat melanggar hak kemerdekaan beragamaan dan berkeyakinan. 

Pasal 28E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selanjutnya pada ayat (2) pun ditegaskan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Selain itu, dalam Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa, “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Bahkan dalam ayat selanjutnya pun menegaskan bahwa, “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Tidak hanya itu saja, dalam Pasal 18 ICCPR mengatur bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama”. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya.

Kebebasan dalam hal ini termasuk juga kebebasan masyarakat untuk mengadakan kajian keagamaan yang menjadikan Ustadz Syafiq Riza Basalamah sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut. Artinya, bahwa kegiatan kajian keagamaan tersebut dijamin dan dilindungi oleh konstitusi negara, bahkan seharusnya tidak boleh siapapun dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada melakukan pelarangan dan pembubaran kegiatan tersebut. 

Mengenai keterangan bahwa telah terjadi kesepakatan sebelumnya untuk meniadakan kajian kegamaan tersebut, YLBHI-LBH Surabaya justru menilai bahwa hal itu merupakan suatu bentuk pelarangan manifestasi hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. 

Dalam kasus ini, negara seharusnya memberikan ruang tersendiri agar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut tetap dapat dijalankan dengan kondusif, di mana kajian tersebut tetap dapat dilangsungkan. Pasifnya peran negara menandakan bahwa negara lagi-lagi turut menjadi aktor dalam pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri. Negara seharusnya mampu mencegah adanya potensi konflik horizontal yang terkait dengan pelaksanaan hak-hak masyarakat untuk menjalankan agama dan keyakinannya, tanpa harus menekan kelompok yang lebih kecil untuk tunduk pada kelompok yang lebih besar.

Fenomena pelarangan kajian keagamaan bukan kali pertamanya terjadi, banyak kasus-kasus lain yang serupa yang terjadi dan seolah-olah memang dibiarkan saja terjadi tanpa adanya peran serta negara untuk berusaha mencari jalan keluar dari keberulangan pelanggaran terhadap hak kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. 

LBH Surabaya juga menilai bahwa, dalam praktek pengimplementasian kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, masyarakat masih belum memiliki kesadaran dan kedewasaan untuk menerima perbedaan-perbedaan pandangan, khususnya pandangan soal keagamaan. Seolah-olah bahwa, kelompok yang minoritas harus mengikuti kelompok yang mayoritas meskipun harus dipaksa sekalipun. Inilah yang disebut mayoritarianisme kelompok beragama. 

Mayoritarianisme kelompok beragama di Indonesia untuk “menyerang” kelompok yang dianggap berbeda pandangan masih begitu kental.  Seolah-olah bahwa mereka (kelompok mayoritarian) berhak menutup ruang bagi kelompok agama dan keyakinan yang dianggap berbeda pandangan keagamaan tersebut untuk mengekspresikan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinannya. Selain itu, secara horizontal sikap intoleransi juga masih kukuh dipertahankan.

Selanjutnya, sikap aparat penegak hukum yakni Kepolisian pun sangat disayangkan. Padahal, dalam Pasal 175 KUHP dengan tegas menyatakan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”. Seharusnya aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum dapat menindak tegas apabila ada kelompok-kelompok intoleran yang berusaha membuat kegaduhan peribadatan dengan menggunakan Pasal 175 KUHP tersebut, apabila memang dalam peristiwa ditemukan cukup bukti untuk memproses pidana para terduga pelaku. 

Atas peristiwa tersebut, YLBHI-LBH Surabaya mendesak:

1.Pemerintah Pusat untuk tidak abai dan membiarkan peristiwa serupa terus berulang dan memberikan perlindungan terhadap pengimplementasian Hak Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan;

2.Kepolisian RI untuk memerintahkan jajarannya yang bertugas di wilayah hukum persitiwa terjadinya tindakan intoleransi agama, untuk memberikan tindakan tegas dan melakukan penegakan hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI melakukan pemantauan dan penyelidikan khususnya terhadap tindakan intoleransi agama yang terjadi  dan memberikan rekomendasi perlindungan korban dan jaminan hak mereka atas Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan.

Narahubung:

1. M. Ramli Himawan (YLBHI - LBH Surabaya)

2. Achmad Rony (YLBHI - LBH Surabaya)